Malang, Jawa Timur, Indonesia - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah membuka akses bagi masyarakat untuk dapat mencari informasi mengenai harga bahan pokok pangan di pasar tradisional. Seperti diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, informasi tersebut disajikan dari 164 pasar tradisional yang tersebar di 82 kota di Indonesia.
Adapun informasi pergerakan harga tersebut bisa dilihat melalui situs resmi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional (hargapangan.id) maupun aplikasi yang bisa diunduh di telepon pintar
"(Penghimpunan data) dilakukan setiap hari kerja, dari pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB. Divalidasi oleh BI antara pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB, dan kemudian dipublikasikan pukul 13.00 WIB," ungkap Pak Agus di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (12/6/2017) pagi.
Agus mengatakan diluncurkannya PIHPS Nasional ini adalah sebagai upaya regulator dalam memberikan informasi yang akurat dan kredibel bagi publik. Selain mempermudah akses, PIHPS juga bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan informasi harga yang dapat berdampak pada stabilitas harga pangan.
"PIHPS merupakan rumah untuk memonitor harga. Tim teknis akan melakukan pendalaman dari sejumlah aspek sehingga nantinya bisa dibandingkan dan dilakukan koordinasi secara riil,” ungkap Agus.
Saat ini, cakupan data PIHPS Nasional sendiri baru terdiri dari 10 komoditi pangan dengan 21 varian yang cukup dominan dikonsumsi masyarakat dan merupakan komoditas yang menjadi sumber inflasi pangan. Di antaranya seperti cabai rawit, beras, telur ayam, minyak goreng, dan bawang putih.
Namun ke depannya, cakupan data dalam PIHPS Nasional pun direncanakan semakin melebar, yakni turut mencatat data harga bahan pangan di pasar modern, pedagang besar, serta produsen. Di samping itu, pengembangan fasilitas untuk mendorong masyarakat dalam melihat perkembangan harga-harga pangan di daerah pun telah dilakukan.
“Kita harapkan ini akan lebih memberikan informasi bagi koordinasi dan perumusan kebijakan. Total harga pangan strategis itu lebih dari 50 persen kontribusi inflasi kita, jadi kita harapkan inisiatif ini akan baik untuk pengendalian inflasi kita ke depannya,” jelas Agus lagi.
Senada dengan Agus, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menilai keberadaan PIHPS Nasional nantinya mampu menjadi patokan untuk pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang adil bagi konsumen maupun produsen di pasar.
“Pemerintah perlu menentukan titik keadilan. Kami harus memformulasikan kebijakan yang tepat agar mencerminkan perbaikan kesejahteraan rakyat dan keadilan,” ucap Sri Mulyani.
Selain Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terlihat turut hadir.
Kehadiran tiga menteri Kabinet Kerja ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sistem informasi pangan dan sistem koordinasi pengendalian harga pangan dalam skala nasional. Pasalnya pada tahun lalu di Brebes, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah memerintahkan pejabat publik agar membangun komitmen semacam PIHPS Nasional ini.
Enggartiasto sendiri sempat berpesan agar masyarakat tak perlu khawatir dengan data yang tersaji. Menurutnya, pengawasan data berlangsung secara ketat.
“Untuk pengambilan datanya betul-betul dijaga integritasnya, sampai pada tahap publikasinya (di situs maupun aplikasi),” kata Enggartiasto dalam pidato pembukanya.
Terima Kasih Kepada google.com , google.co.id , Bing , Yahoo
from HIMAKA UNITRI http://www.himakaunitri.com/2017/06/masyarakat-bisa-pantau-harga-pangan-via.html
Terima Kasih Telah membaca Masyarakat Bisa Pantau Harga Pangan via Aplikasi PIHPS pada blog kami Bangsa Jurnal , semoga bermanfaat bagi kita semua
